Rapimnas dan Capres Partai GOLKAR

Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tanggal 17-19 Oktober 2008. Beberapa agenda penting dibahas dalam hajatan tahunan Partai GOLKAR ini, diantaranya konsolidasi internal organisasi untuk memantapkan mesin partai menjelang Pemilu 2009, strategi pemenangan Pemilu, pernyataan politik partai menanggapi kondisi politik nasional 2008, dan silaturahmi petinggi partai se-Indonesia.

Rapimnas kali ini banyak menjadi sorotan publik. Bukan saja kader Partai Golkar, tetapi seluruh publik politik di Indonesia. Wajar jika Rapimnas ini menjadi sorotan publik. Sebagai partai besar di Indonesia, Golkar memiliki pengaruh bagi perjalanan kehidupan politik di Indonesia, apalagi menjelang pesta demokrasi 2009 nanti.

Yang paling menjadi sorotan masyarakat adalah masalah calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar. Secara resmi, seperti diberitakan diberbagai media, pembahasan Capres & Cawapres dalam Rapimnas ini memang tidak menjadi salah satu pembahasan. Sekalipun polemik di media massa tentang siapa calon-calon Presiden dari partai Golkar menjadi perdebatan serius.

Menanggapi isu Capres dari Partai Golkar yang menghangatkan Rapimnas ini, di kalangan internal partai ditanggapi secara berbeda. Pertama, kalangan yang menginginkan agar Golkar membicarakannya dalam forum tahunan ini. Sekalipun tidak menyebut nama-nama Capres, mereka berpendapat bahwa mekanisme rekruitmen Capres dan Cawapres seperti Konvensi 2004 yang lalu pada masa kepemipinan Akbar Tanjung seharusnya dibahas. Alasannya sederhana, penentapan Capres & Cawapres harus ditentukan sesegara mungkin seiring dengan semakin dekatnya Pemilu 2009. Partai Golkar lebih leluasa untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif pada bulan April 2009 nanti.

Hal ini terlihat dari manuver beberapa kader Partai Golkar yang menggelindingkan Capres dari Golkar dikemukakan oleh Fadel Muhammad, Ketua DPD Golkar Gorontalo, Yuddy Chrisnandy, Fungsionaris DPP Partai Golkar, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan ormas pendiri Golkar yaitu SOKSI menyebut nama Sultan Hamengkubowono X, MKGR menawarkan beberapa nama antara lain SBY, Jusuf Kalla, Agung Laksono, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Priyo Budi Santoso, dan Ormas Panca Karya yang didirikan (MDI, AMPI, Alhidayah, Satkar Ulama, HWK) menyodorkan nama Jusuf Kalla, Agung Laksono, Sultan Hamengkubowono X, Ginandjar Kartasasmita, dan Aburizal Bakrie.

Tentu keinginan dari para tokoh Partai Golkar dan Ormas pendukung Partai Golkar dengan mewacanakan nama-nama capres ini harus diapresiasi secara positif. Betapa tidak, sebagai partai besar, Golkar seharusnya mampu mempersiapkan kader terbaiknya untuk memimpin bangsa ini.

Kedua, elit Partai Golkar yang lain memandang bahwa penetapan Capres dan Cawapres Partai Golkar harus dikalkulasi secara matang-matang. Penetapan Capres dan Cawapres Partai Golkar harus juga mempertimbangkan seberapa besar kekuatan partai yang ditentukan oleh pemilu DPR/DPRD April 2009. Karena itu mereka berpendapat bahwa penetapan Capres dan Cawapres Partai Golkar ditentukan setelah pemilu legislatif dengan melihat seberapa besar kekuatan Partai Golkar dalam pemilu legislatif nanti.

Disamping itu, kalangan ini berpendapat bahwa Golkar jangan sampai keliru, bahkan salah pilih, dalam menentukan Capres dan Cawapres karena tergesa-gesa memilihnya. Bukankah dinamika politik di negeri ini selalu mengalami perubahan secara cepat? Jangan sampai dari sejak awal sudah menentukan Capres dan Cawapres, padahal kurang mendapat dukungan dari masyarakat.

Memang menentukan Capres dan Cawapres dari Partai Golkar bukan persolan yang mudah. Kebesaran partai politik belum tentu seiring dengan kebesaran figur-figur kader partai yang dimilikinya. Harus diakui, sekalipun terdapat banyak kader Partai Golkar yang mumpuni dan layak untuk memimpin bangsa ini, namun hal itu tidak dibarengi oleh dukungan penuh rakyat Indonesia. Lihat saja misalnya pengalaman Pilpres 2004 dimana Partai Golkar yang mengusung Wiranto-Gus Solah sebagai Capres-Cawapres ternyata mengalami kekalahan. Padahal secara matematis, sebagai partai pemenang pemilu 2004, Partai Golkar seharusnya mampu memenangkan Pilpres 2004.

Sebagai partai yang memiliki sistem yang telah mapan, alangkah lebih baiknya jika partai ini membuat mekanisme rekruitmen Capres dan Cawapres. Golkar sesungguhnya telah memiliki model yang baik seperti dalam mekanisme rekruitmen calon kepala daerah. Kita telah memiliki cara untuk mengukur seberapa besar kekuatan figur diterima atau tidak oleh rakyat melalui metode survei yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan. Jika memang dalam survei tersebut, ternyata terdapat kader Partai Golkar yang layak dan mampu untuk bertanding dalam Pilpres 2009, maka kenapa Golkar menetapkan sebagai calon Presiden.

Namun, jika dalam survei tersebut kader Partai Golkar memiliki akseptabilitas dan elektabiltasnya rendah untuk menjadi capres, sudah seharusnya partai Golkar dengan legowo membidik wakil presiden. Saya teringat akan kaidah “Ma La Yudraku kulluhu La Yutraku kulluhu” (Jika kita tidak dapat mendapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya). Kalau tidak bisa mendapatkan RI-1, ya kenapa tidak RI-2. Bukankah politik adalah seni untuk meraih kekuasaan? Kalau tidak mampu untuk mendapatkan kekuasaan RI-1, kenapa tidak Golkar legowo mendapatkan kekuasaan RI-2? Yang terpenting adalah kekuasaan tersebut dipergunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat (li mashaalihul ibaad). Semoga Rapimnas Golkar menghasilkan manfaat bagi kebesaran partai dan rakyat Indonesia. Wallahu ’alam bi shawab.